nusakini.com-Jakarta-Walaupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah beberapa kali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA) 015, tidak menghentikan Kemenkeu untuk tetap berupaya menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 dan BA BUN TA 2018. 

  "Guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) juga telah kami libatkan mulai dari proses penyusunan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan," ujar Menkeu di hadapan tim BPK dan seluruh jajaran Kemenkeu yang hadir di Aula Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Rabu (23/01). 

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

  Menurutnya, APIP dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan proses bisnis organisasi melalui pendekatan yang sistematis. Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKBUN dan LK BA 015 tahun sebelumnya, Kemenkeu telah dan terus berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut. 

  "Saya meminta seluruh Eselon I beserta jajarannya bersinergi untuk segera melakukan langkah-langkah yang dapat mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK RI," tuturnya. 

  Memperoleh opini WTP tentu saja merupakan pencapaian tersendiri karena opini ini dipandang sebagai pengakuan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).  

  Namun, Menkeu mengingatkan seyogyanya tidak hanya berlomba-lomba mengejar opini WTP tetapi juga harus bekerja keras untuk menjamin terlaksananya praktik- praktik tata kelola yang baik (good governance).  

  Pada beberapa tahun mendatang, proses penyusunan laporan keuangan akan semakin terintegrasi dengan adanya aplikasi SPAN dan SAKTI, tambahnya. Sampai dengan akhir tahun 2018, Kemenkeu telah melakukan piloting aplikasi SAKTI pada sebagian entitas lingkup Kementerian Keuangan. Ia berharap di tahun 2019, seluruh unit Kementerian Keuangan dapat menggunakan aplikasi SAKTI. (p/ab)